Dugaan Nepotisme di Tubuh ATR/BPN dan Benarkah Soeharto Guru Korupsi ?

 

Oleh : H.ANHAR,SE
AnggotaDPR-RI Priode 2004-2009

Mengambil kesimpulan dari sebuah peristiwa di era banjir informasi semacam ini rasanya yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga kejernihan hati. Terlampau banyak orang pada posisi yang seharusnya bertutur dan bersikap adil tetapi tidak mau melakukannya.

Sebut saja sebagai contoh, belakangan ini berbagai pernyataan tak mendasar terlontar dari elit partai, pejabat pemerintahan hingga para pengamat politik yang mengatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) banyak terjadi di zaman Soeharto.

Tidak menampik, di era Orde Baru tentu juga tidak bisa kita katakan bersih dari tindakan KKN, dan hal inilah yang kemudian mendasari semangat Reformasi untuk memberantas KKN dan mengembalikan jalannya pemerintahan sesuai amanat konstitusi.

Namun faktanya, di era Reformasi khususnya pemerintahan Jokowi ini berbagai fakta menyebutkan bahwa tindak pidana Korupsi (K) semakin menjadi-jadi. Bahkan PDIP, partai penguasa saat ini, berdasarkan data KPK -Wacth justru menduduki peringkat teratas, 120 kasus korupsi Sejak 2002 hingga 2017.

Lalu, menjadi sangat anomaly ketika seorang elit partai penguasa ini yang juga menjabat wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat megatakan bahwa mantan Presiden Soeharto adalah, “Guru Korupsi” apa landasannya ?

Pernyataan tidak berdasar tersebut seolah hendak mengatakan bahwa korupsi yang terjadi hari ini adalah karena pak Harto yang mengajarkannya, subjektif, tendensius, dan kental nuansa politis.

Belakangan, ditambahkannya pula pada keterangan lanjutan dalam sebuah tulisan, bahwa hal itu ia ungkap dikarenakan merasa terusik rasa nasionalismenya saat Capres Prabowo mengatakan bahwa saat ini korupsi di Indonesia sudah sampai pada stadium empat.

Lalu, apa kaitannya Prabowo dengan Soeharto dalam konteks Korupsi ?

Bagaimanapun apa yang dikatakan Prabowo adalah fakta, sedangkan yang diucap oleh Ahmad Basarah
hanya sebatas opini pribadinya.

Namun, jelas opini tanpa landasan fakta dan kemudian menjadi
konsumsi media itu akan menyebabkan persepsi yang buruk.

NEPOTISME di TUBUH ATR/BPN

Begitu juga jika kita membandingkan nepotisme (N) yang terjadi di era pak Harto dan era kekinian ini. Di era Pak Harto jika itu disebut nepotisme, tetapi orang-orang yang digunakan adalah orang-orang berkualitas pada posisi yang tepat.

Misalnya, orang yang dari Eselon Empat, yakin prestasinya naik hingga Eselon Satu, menjadi Dirjen, Sekjen bahkan Menteri. Tetapi sekarang yang terjadi justru lebih parah, nepotisme yang terjadi tak berlandaskan kapabilitas.

Bayangkan saja, untuk tingkat jabatan teknis, sebut saja Sekjen ATR /BPN, yang seharusnya adalah jabatan jenjang karir yang diisi oleh ASN, justru diisi oleh orang yang tidak kapabel, pensiunan, yang bahkan sebelumnya malah pernah diberhentikan oleh mentri Rini Sumarno saat ia menjabat di BUMN Pembangunan Perumahan (PP)

Oleh Sofjan Djalil, mentri ATR/BPN kemudian ia diangkat sebagai Sekjen di BPN, kuat dugaan karena selepas diberhentikan dari Rini ia pernah menjadi Staf Ahli Sofjan Djalil, tentunya hal tersebut sangat menyalahi aturan jenjang karir ASN.

Belum lagi jika kita kupas lebih dalam, masih di kementrian ATR/BPN, pada posisi vital, sebut saja jabatan Inspektorat Jendral, posisi ini juga diisi oleh orang dekat Sofjan Djalil yang diambil dari luar BPN.

Bukankah jabatan Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian yang merupakan jabatan struktural eselon satu, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, sehingga bagaimana mungkin dapat menjalankan tugas dengan benar jika diambil dari luar? Selain itu, pada prosesnya saja sudah menyalahi aturan.

Sehingga, patut diduga karena tenggung jawab Inspektorat Jendral ke atas adalah langsung kepada mentri, dalam hal ini Sofjan Djalil, sehingga dipaksakanlah mengangkat orang dekat. Bukankah hal semacam ini juga nyata-nyata telah memenuhi unsur nepotisme yang kental?

Lebih lanjut, hal semacam itu tentunya juga secara psikologis menyebabkan mereka yang ada di sistem hari ini (ASN) tidak lagi ingin memberikan prestasi bagus supaya mendapat eselon lebih tinggi di tempat tugasnya, karena mereka tidak yakin akan mendapat posisi puncak dengan menunjukan prestasi kerja yang baik, karena bisa saja muncul orang lain yang menjadi oknum penguasa, yang seharusnya (jabatan) itu menjadi jenjang karir malah diberikan kepada orang luar.

Tak bosan saya mengutip apa yang dikatakan Prof. Mahfud MD pada sebuah diskusi publik yang mengatakan, “kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa kepada Pak Harto karena sekarang ini KKN-nya lebih banyak? Dulu yang korupsi Golkar saja, sekarang saya hafal siapa yang paling korupsi,” ujar Mahfud.

Dan, saya ingin menambahkan, bagaimana mungkin kita akan mampu membangun bangsa jika untuk mempertahankan sesuatu yang baik dan bernilai saja kita tidak mampu melakukannya? Alih alih mempertahankan, justru hari ini kita lebih KKN dari era pemerintahan yang kita tuduh KKN, menyedihkan.

 

H ANHAR, SE

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *