Potensi Kerugian Dana Masyarakat di Proyek Meikarta

Oleh : H.ANHAR,SE
Politisi Partai Berkarya

Gempuran promosi melalui semua media dilakukan oleh Lippo Group selaku owner Meikarta. Iklan promosi Meikarta dengan slogan “AKU INGIN PINDAH KE MEIKARTA,” begitu gencar dilakukan. Kini, Proyek kawasan bisnis dan perumahan itu justru terancam gagal karena tersandung berbagai kasus.

Babak baru dari kasus perselingkuhan proyek Meikarta menyeret nama Mentri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo yang diungkap oleh Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah. Neneng dalam kesaksiannya di persidangan menyebut bahwa ia sempat mendapatkan arahan dari Tjahjo Kumolo mengenai perizinan proyek Meikarta.

Jika kita tarik kesimpulan awal, objek pokok perselingkuhan yang terjadi pada mega proyek Maikarta adalah pada soal perizinnan. Sehingga, timbul anggapan di masyarakat bahwa orang-orang super kaya mampu mengunggunakan kekuatan modal mereka untuk mengatur dengan paiawai perselingkuhan antara Pengusaha dan pejabat Pemkab Bekasi.

Pada media On line saya membaca bahwa Tjahjo Kumolo siap dipriksa jika memang dibutuhkan. Ia juga menuturkan, tak ada yang salah dengan permintaannya itu. Menurutnya, posisi Kemendagri dalam polemik perizinan Meikarta adalah menengahi perbendaan pandangan Pemkab Bekasi dan pemprov Jawa Barat .

Bagi saya tentunya tak sesederhana itu. Terus terang saya mengikuti kasus ini, dan menduga akan ada terseret juga oknum dari ATR/ BPN yang terllibat dalam kasus ini.

Karena, menurut pandangan saya permasalahan suap untuk memuluskan izin tata ruang itu hanya permukaannya saja, jika KPK berasumsi bahwa perencananan pembangunan di lahan seluas 500 hektar tak mungkin dilakukan tanpa mengubah aturan tata ruang, maka bagaimana dengan proses hingga terbit sertipikat-nya, apakah mungkin ?

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun memuat persyaratan detail sebelum pengembang melakukan kegiatan pemasaran maupun PPJB.
Pada Pasal 42 dinyatakan, pengembang sebelum melakukan pemasaran harus memenuhi lima syarat : kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah (Sertipikat), kepastian status kepemilikan, IMB dan jaminan atas pembangunan yang ditunjukkan berupa surat dukungan Bank atau non-bank.

Pada iklan Meikarta, Lippo menyebutkan akan membangun Kota Baru Meikarta seluas 500 hektar. Namun, hingga rancangan RDTR Kabupaten Bekasi hanya memasukkan kawasan Lippo Cikarang seluas 84,6 hektare.

Jika mengacu kepada UU di atas maka sertipikat atau alas hak atas tanah jelas fungsi dan peranannya. Maka, perlu dipertanyakan apakah proyek Maikarta itu akan dibangun di atas Sertipikat untuk luas tanah se-luas 84,6 hektar atau 500 hektar?

Sedangkan menurut pengamatan saya, untuk jumlah 500 hektar yang begitu luas, apakah sudah diterbitkan sertipikatnya ? Dan, jika sudah, apa prisesnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

Jangan-jangan dengan Kekuasaan uang Pengusaha yang bisa membayar Penguasa, maka Dijungkir balikan semua proses ini sehingga tanpa memenuhi persyaratan yang diterapkan, bisa terbitlah sertipikat seluas 500 hektar.

Selain itu, terkait keberadaan Sertipikat tersebut, patut diduga bahwa sertipikat itu bukan mustahil juga telah dianggunakan ke Bank pemerintah untuk modal proses pembangunan, baik hunian maupun lingkungan.

Jadi, tidak hanya perkara mengubah tata ruang saja yang perlu dicermati, akan tetapi luasan tanah yang berbeda antara ijin yang diberikan dengan yang diiklankan itu perlu dicermati.

Karena, hal tersebut sangat dimungkinkan berpotensi merugikan perbankan, jika ; Sertipikat dengan Propaganda Prospek Meikarta yang di-iklankan dengan masif itu sehingga membuat pihak per-Bankan mau menerima sertifikat dengan luasan 84,6 hektar sebagai angguna, dan memberikan pinjaman atas dasar prospek ke depan dengan nilai luasan 500 hektar yang dengan dari awal memang telah masif dipropagandakan. Sedangkan, belum ada kepastian bukti terkait kepemilikan alas hak atas tanah (sertipikat ) seluas 500 hektar tersebut.

Tentunya BPK dan KPK harus mencermati segala potensi, termasuk paparan di atas, karena jika perselingkuhan beraroma korupsi ini terjadi, maka, jelas perbankan yang menampung dana masyarakat-lah yang dirugikan.

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *